kepatuhan AI

Menavigasi Kepatuhan AI: Strategi untuk Penyelarasan Etika dan Peraturan

Pengantar

Peraturan mengenai kecerdasan buatan (AI) sangat bervariasi di seluruh dunia, dengan negara dan wilayah yang berbeda mengadopsi pendekatan mereka sendiri untuk memastikan bahwa pengembangan dan penerapan teknologi AI aman, etis, dan sejalan dengan kepentingan publik. Di bawah ini, saya menguraikan beberapa pendekatan dan usulan peraturan penting di berbagai yurisdiksi:

Uni Eropa

  • Tindakan AI: Uni Eropa merintis peraturan komprehensif dengan usulan Undang-Undang AI, yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum untuk AI yang menjamin keamanan, transparansi, dan akuntabilitas. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risikonya, mulai dari risiko minimal hingga risiko yang tidak dapat diterima, dengan persyaratan yang lebih ketat untuk aplikasi berisiko tinggi.
  • GDPR: Meskipun tidak secara khusus dirancang untuk AI, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) mempunyai implikasi yang signifikan terhadap AI, terutama terkait privasi data, hak individu atas data mereka, dan penggunaan data pribadi untuk melatih model AI.

Amerika Serikat

  • Pendekatan Khusus Sektor: Amerika Serikat pada umumnya mengambil pendekatan sektoral terhadap regulasi AI, dengan pedoman dan kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai badan federal seperti Komisi Perdagangan Federal (FTC) untuk perlindungan konsumen dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) untuk peralatan medis.
  • Undang-Undang Inisiatif AI Nasional: Undang-undang ini, yang merupakan bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional Tahun Anggaran 2021, bertujuan untuk mendukung dan memandu penelitian AI dan pengembangan kebijakan di berbagai sektor.

Tiongkok

  • Rencana Pengembangan Kecerdasan Buatan Generasi Baru: Tiongkok bertujuan untuk menjadi pemimpin dunia dalam bidang AI pada tahun 2030 dan telah mengeluarkan pedoman yang menekankan norma etika, standar keamanan, dan mendorong pengembangan AI yang sehat.
  • Hukum Keamanan Data dan Hukum Perlindungan Informasi Pribadi: Undang-undang ini mengatur praktik penanganan data dan sangat penting bagi sistem AI yang memproses data pribadi dan sensitif.

Inggris Raya

  • Usulan Regulasi AI: Setelah keluar dari UE, Inggris telah mengusulkan pendekatan pro-inovasi terhadap peraturan AI, dengan menekankan penggunaan peraturan yang ada dan pedoman khusus sektor daripada memperkenalkan undang-undang khusus AI yang komprehensif.

Kanada

  • Petunjuk tentang Pengambilan Keputusan Otomatis: Diimplementasikan untuk memastikan bahwa AI dan sistem keputusan otomatis diterapkan dengan cara yang mengurangi risiko dan mematuhi hak asasi manusia, arahan ini berlaku untuk semua departemen pemerintah.

Australia

  • Kerangka Etika AI: Australia telah memperkenalkan Kerangka Etika AI untuk memandu dunia usaha dan pemerintah dalam pengembangan AI yang bertanggung jawab, dengan fokus pada prinsip-prinsip seperti keadilan, akuntabilitas, dan privasi.